Skip to main content

KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Daftar Isi [ Tampil ]
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dengan bahasa Latin dikatakan "civis", sesudah itu dari kata "civis" ini dengan bahasa Inggris muncul kata "civic" berarti terkait Penduduk Negara atau Kewarganegaraan. Dari kata "civic" lahir kata "civics", pengetahuan Kewarganegaraan serta civic education, Pengajaran Kewarganegaraan.

Menurut Azra (2000), Pengajaran Kewarganegaraan merupakan pengajaran yang lingkupnya lebih luas dari pengajaran demokrasi serta pengajaran Hak Asasi Manusia. Saat itu, Zamroni (2001) beranggapan kalau Pengajaran Kewarganegaraan merupakan pengajaran demokrasi yang punya tujuan buat menyediakan masyarakat pikir urgent serta melakukan tindakan demokratis, lewat pekerjaan memberikan kesadaran terhadap angkatan anyar kalau demokrasi merupakan wujud kehidupan orang yang amat menanggung hak-hak masyarakat.

Artian lain dideskripsikan oleh Merphin Panjaitan (1998), kalau Pengajaran Kewarganegaraan merupakan pengajaran demokrasi yang punya tujuan buat mendidik angkatan muda jadi Penduduk Negara yang demokratis serta partisipatif lewat satu pengajaran yang diagonal.

Sementara Soedijarto (1996) menerangkan Pengajaran Kewarganegaraan jadi pengajaran politik yang punya tujuan buat menolong peserta didik menjadi Penduduk Negara yang secara politik dewasa serta ikut pula bangun metode politik yang demokratis.

Dari uraian itu, kian menegaskan artian civic education (Pengajaran Kewarganegaraan) lantaran berbahan mencakup efek positif dari pengajaran di sekolah, pengajaran dalam rumah, serta pengajaran di luar sekolah. Sehingga Pengajaran Kewarganegaraan (civic education) merupakan program pengajaran yang berisi pembahasan perihal soal berkebangsaan, Kewarganegaraan dalam hubungan dengan negara, demokrasi, Hak Asasi Manusia serta orang madani (civil society) yang dalam aplikasinya mengimplementasikan beberapa prinsip pengajaran demokratis serta humanis.

Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan

Secara bersejarah, Pengajaran Kewarganegaraan persekolahan (school civic education) di Indonesia mengenyam fluktuasi terlebih dalam pemberian nama serta kontent materi. Pertamanya tampak bernama Kewarganegaraan (1957), lantas secara berturutan beralih jadi Civics (1961), Pengajaran Kewargaan Negara (1968), Pengajaran Mental Pancasila (1975), Pengajaran Pancasila serta Kewarganegaraan (1994), Kewarganegaraan (Test Coba Kurikulum 2004) serta paling akhir bernama Pengajaran Kewarganegaraan (2006).

Dalam Standard Isi Pengajaran Kewarganegaraan sebagai halnya tercantum dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 perihal Standard Isi, mata pelajaran Pengajaran Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang menitik beratkan di pembuatan Penduduk Negara yang mendalami serta bisa menjalankan hak-hak serta keharusannya menjadi Penduduk Negara Indonesia yang pandai, cekatan, serta berwatak yang diarahkan oleh Pancasila serta UUD 1945. Mata pelajaran ini punya tujuan biar peserta didik punyai kebolehan:

  1. Pikir secara urgent, objektif, serta inovatif dalam menyikapi desas-desus Kewarganegaraan
  2. Terlibat secara aktif serta memikul tanggung jawab, serta melakukan tindakan secara pintar dalam kesibukan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, dan anti-korupsi
  3. Berkembang secara positif serta demokratis buat membuat diri menurut sifat-karakter orang Indonesia supaya bisa hidup bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain
  4. Berhubungan dengan bangsa-bangsa lain dalam ajang dunia dengan cara langsung atau mungkin tidak langsung dengan menggunakan tehnologi info serta komunikasi.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah

Pengajaran Kewarganegaraan punyai posisi yang lumayan kuat, masalah ini bisa disaksikan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 perihal Metode Pengajaran Nasional yang menyebutkan kalau kurikulum pengajaran tinggi penting berisi perihal Pengajaran Kewarganegaraan yang punya tujuan buat membuat beberapa mahasiswa jadi manusia yang punyai rasa berkebangsaan serta cinta tanah air.

Dengan udah dituangkannya Pengajaran Kewarganegaraan dalam Undang-undang Metode Pengajaran Nasional, ini bermakna kalau Pengajaran Kewarganegaraan punyai posisi yang paling penting dalam pembuatan nation and character building.

Secara bersejarah, awal mula mulai dijalankannya Pengajaran Kewarganegaraan di perguruan tinggi di Indonesia punya tujuan supaya bisa menjalankan Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 perihal Metode Pertahanan Negara. Undang-Undang ini diatur menurut pengalaman saat perang kemerdekaan, perlawanan dalam negeri dan penyiapan mengambil Irian Barat.

Karena itu dibikin program penting latih buat sivitas akademisa di perguruan tinggi, adalah Latihan Kemiliteran Dosen serta Latihan Kemiliteran Mahasiswa (LKM), serta Pengajaran Pendahuluan Pertahanan Rakyat yang dikenali jadi P3R buat SD, SLP serta SLA.