Skip to main content

Perkembangan dan Pemikiran HAM di Indonesia (sebelum dan setelah kemerdekaan)

Daftar Isi [ Tampil ]
Perkembangan dan Pemikiran HAM di Indonesia

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia memanglah tidak ada habisnya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam HAM menyasar tak pandang usia, gelar ataupun jabatan. Semua manusia tak peduli apa itu agama, etnis, suku, dan budayanya mempunyai hak yang wajib kita hormati dan kita jaga. Hak Asasi Manusia adalah hak yang secara inheren melekat pada diri manusia, tanpanya mustahil manusia bisa hidup sebagai manusia. Hak Asasi Manusia muncul sebab keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya.

Perkembangan HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan

Para pakar Eropa merumuskan lahirnya Hak Asasi Manusia di awali dengan munculnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Lahirnya Magna Charta telah menghilangkan hak absolutisme raja pada masa itu. Karena pada masa itu raja atau penguasa mempunyai hak absolute dalam menciptakan hukum, akan tetapi mirisnya ia sendiri tak terkait dengan hukum yang dibuatnya. Sejak lahirnya Magna Charta inilah mulai diterapkannya sanksi bagi yang melanggar meskipun status yang melekat padanya adalah raja atau penguasa, dan mulai dipraktekkannya pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintahannya kepada parlemen. Piagam Magna Charta telah menjadi lambang atas perlindungan hak-hak asasi, karena Magna Charta membawa ajaran bahwa hukum dan undang-undang lebih tinggi derajatnya daripada kekuasaan raja atau penguasa. Berangkat dari sinilah doktrin atas raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggungjawab dengan kebijakan yang ia buat.

Pemikiran HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, dan konsep yang hidup di tengah-tengah masyarakat pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Prof. Bagir Manan dalam “Perkembangan dan Pengaturan HAM di Indonesia”, mengklasifikasikan perkembangan HAM di Indonesia ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Perkembangan HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan sekitar tahun 1908-1945 gaung tentang HAM sudah gencar disuarakan berbagai kalangan. Sebagai upaya dalam melawan perlakuan sewenang-wenang para penjajah yang sama sekali tidak menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Pada periode ini mulai timbul adanya kesadaran dan perhatian untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial. Seperti Boedi Oetomo sebagai organisasi pergerakan yang menaruh perhatian besar terhadap masalah HAM melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat di surat kabar Goeroe Desa.

Inti dari pergerakan Boedi Oetomo adalah kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat baik melalui organisasi masyarakat maupun konsep perwakilan rakyat. Pergerakan ini membawa pengaruh besar bukan hanya pada bidang pendidikan saja, akan tetapi memberikan pengaruh dalam semua bidang seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain untuk mendesak penegakan Hak Asasi Manusia. Selain Boedi Oetomo banyak lagi organisasi yang bermunculan seperti Indische Partij, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasioanal Indonesia.

Perkembangan HAM di Indonesia setelah kemerdekaan

Kemudian, Perkembangan HAM setelah kemerdekaan (1945-1959), pemikiran Hak Asasi Manusia masih bertitik pada hak untuk merdeka dan hak kebebasan dalam mengeluarkan pendapat melalui organisasi-organisasi yang ada. Pemikiran HAM pada periode ini sudah mendapat legitimasi secara formal dan masuk ke dalam konstitusi negara Indonesia. Lanjut ke periode 1959-1966, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, yang di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin negara yaitu Presiden. Pada masa ini terjadi perbuatan memasung hak asasi masyarakat yang disebabkan oleh demokrasi terpimpin, yaitu pemasungan hak sipil dan hak politik.

Perkembangan HAM di Indonesia pada periode 1966-1998 mulai bermunculan seminar-seminar yang mengkaji seputar HAM, di antaranya berlangsung sekitar tahun 1967. Pada masa ini mulai banyak pendapat-pendapat yang merekomendasikan dibentuknya pengadilan HAM, komisi dan pengadilan HAM di wilayah Asia. Akan tetapi, masuk sekitar tahun 1970-1980 an, HAM di Indonesia malah mengalami penurunan. Pada masa ini banyak bermunculan sikap penolakan para elite penguasa terhadap HAM sebagai produk barat dan individualistik yang berlawanan dengan paham kekeluargaan bangsa Indonesia. Pemerintah pada masa ini bersikap bertahan dan mengekang, hal ini sebagaimana dicerminkan dari produk barat yang umumnya membatasi terhadap HAM. Lalu, perkembangan dan pemikiran HAM di Indonesia pada periode 1998 sd sekarang, dilakukannya pengkajian dan ratifikasi atau pengesahan terhadap instrumen HAM internasional dan dimulainya penataan aturan secara konsisten.

Itulah sejarah singkat perkembangan dan pemikiran HAM di Indonesia dari masa ke masa. Hak yang secara inheren melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah dari Tuhan YME yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh dikurangi, diabaikan, dirampas oleh siapapun. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, kemudian pemerintah Indonesia menetapkan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber : Sulaiman, Asep. 2015. “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”. (Bandung: CV Arfino Raya)