Skip to main content

Ushul Fiqh | Macam-macam Hukum di Dunia dan Implementasinya

Daftar Isi [ Tampil ]
Macam-macam Hukum di Dunia dan Implementasinya

Macam-macam Hukum di Dunia dan ImplementasinyaPeranan hukum dalam masyarakat terutama dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu ditelaah dalam rangka menggerakkan berlangsungnya perubahan sosial. Dampak peranan hukum ini dapat memiliki sifat langsung dan tidak langsung, signifikan atau mungkin tidak.

Ada 4 macam-macam hukum di dunia yang semestinya kita ketahui, yakni Hukum Tuhan, Hukum Alam, Hukum Adat dan Hukum Islam. Dengan mengetahui hukum-hukum itu, seseorang tidak kehilangan arah untuk menuntaskan satu permasalahan yang ditemuinya. Selengkapnya sebagai berikut.

A. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

Secara umum, hukum menurut KBBI didefinisikan sebagai ketentuan atau tradisi yang secara resmi dipandang mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintahan. Hukum merupakan ketentuan yang berbentuk etika dan sangsi yang dibentuk dengan arah untuk mengendalikan perilaku manusia, mengontrol ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kerusuhan. Pada dasarnya, pemahaman atau pengertian hukum benar-benar susah untuk diuraikan pada suatu batasan paling prima. Masalah ini didasari pada realita jika hukum itu mempunyai banyak sisi dan selalu mengikuti perubahan jaman. Sebagai mana yang disebutkan oleh Van Apeldoorn, satu diantara ahli hukum yang menjelaskan jika sebagian besar ahli hukum mencari pengertian hukum yang paling tepat.

Tetapi realita yang ada saat ini dalam pandangan masyarakat, ada dua pengertian yang kerap identik dengan pengertian hukum yaitu sebagai berikut ini:

  1. Hukum didedinisikan sebagai hak, pengertian yang lebih menuju pada penataan kepribadian yang dalam bermacam bahasa dan istilah kerap disebutkan right, rechts, ius, droit diritto, derecho.
  2. Hukum didefinisikan sebagai undang-undang yang dalam masalah ini cuma sebagai artian yang menuju pada ketentuan yang dibentuk oleh pembentuk Undang-undang, yang dalam bermacam bahasa atau istilah disebutkan law, lex, gesetz, legge, ley.

Meskipun pemahaman atau pengertian hukum tidak dapat diberikan secara detail, tetapi beberapa ahli hukum memberi pandangan mengenai pengertian hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Van Apeldoorn

Menurut Van Apeldoorn, beliau mengatakan bahwa hukum itu benar-benar susah diartikan. Mencari artian mengenai hukum sama dengan mencari artian sebuah gunung. Perbedaannya hukum tidak bisa disaksikan berbentuk rupa atau bentuknya, sedangkan gunung bisa kita saksikan. Sehingga batasan gunung disaksikan dari sisi pandang kita yakni sebuah kenaikan muka bumi, cukup terjal dan pada seluruh penjuru lebih tinggi dibanding sekitarnya, sedangkan hukum tidak dapat disaksikan dari sisi pandang kita, lantaran hukum tersebut tidak bisa disaksikan.

Dalam realita pada masyarakat akan ditemui dua kelompok yang memiliki pandangan pada hukum yaitu :

  1. Pertama, Ontwikkelde Leek yaitu pandangan yang menjelaskan jika hukum ialah Undang-undang. Bagi kelompok ini hukum itu tidak lain ialah jejeran pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang. Pandangan ini disebutkan dengan pandangan Legisme, sebab terlampau mengagung-agungkan Undang-undang.
  2. Kedua ialah Kelompok The Man In the Street yang mengatakan kalau hukum itu merupakan gedung pengadilan, hakim, advokat, pendakwa, juru sita dan lain-lain. Namun Van Apeldoorn (1999: 6) sendiri menjelaskan jika hukum itu ialah penduduk itu sendiri dilihat dari sisi pertemanan hidup. Batasan ini dibentuk hanya sekadar pegangan sementara untuk orang yang ingin mendalami hukum.

2. Menurut E. Utrecht

Menurut Utrecht sebagaimana dilansir oleh C.S.T Kansil (1989: 38), memberi batasan hukum sebagai berikut ini: "hukum yaitu himpunan ketentuan-ketentuan (sejumlah perintah dan larangan) yang mengurusi ketentuan suatu warga dan karenanya harus ditaati oleh warga itu".

3. Menurut S.M. Amin

Menurut S.M. Amin sebagaimana dilansir oleh C.S.T Kansil (1989: 38), merumuskan hukum sebagai berikut ini: "kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri atas etika dan sangsi-sangsi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu ialah melangsungkan tata tertib dalam pertemanan manusia, hingga ketertiban dan keamanan terjaga".

4. Menurut J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto

Menurut J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto, definisi hukum sebagai berikut ini: "hukum adalah ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat memaksakan, yang menentukan perilaku manusia di lingkungan penduduk yang dibentuk oleh badan-badan sah yang berwajib, pelanggaran mana terhadap ketentuan-ketentuan tadi berpengaruh diambilnya aksi, yakni dengan hukuman tertentu" (C.S.T Peluangil, 1989: 38).

5. Menurut M.H. Tirtaatmidjaja

Menurut M.H. Tirtaatmidjaja hukum adalah "semua ketentuan (etika) yang perlu dituruti pada perilaku tindakan-tindakan dalam sosialisasi hidup dengan ancaman perlu mengganti kerugian bila menyalahi beberapa aturan itu akan mencelakakan diri kita atau harta, misalnya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan lain-lain" (C.S.T Peluangil, 1989: 38).

6. Menurut Sunaryati Hartono

Menurut Sunaryati Hartono hukum itu tidak tersangkut pada kehidupan individu seseorang, namun bila mengendalikan bermacam rutinitas manusia dalam hubungan dengan manusia yang lain, atau mungkin dengan kata lain hukum mengendalikan bermacam rutinitas manusia dalam hidup bermasyarakat.

7. Menurut E. Meyers

Menurut E. Meyers hukum adalah semua ketentuan yang memiliki kandungan pemikiran kesusilaan, ditunjuk pada perilaku manusia dalam masyarakat dan sebagai dasar untuk penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.

B. Macam-macam Hukum di Dunia

1. Hukum Tuhan ( Devine Law)

Macam-macam hukum di dunia yang pertama adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan yaitu Hukum yang dibentuk oleh sang Pencipta bagi makhluknya (manusia) supaya kehidupan mereka sesuai etika yang ditetapkan-Nya. Hukum Tuhan meliputi semua ketentuan manusia yang berada di semesta alam, terkecuali mereka yang tergolong orang-orang ateis yang tidak yakin dengan adanya hukum Tuhan. Hukum ini berlaku untuk seluruh agama yang ada dalam dunia, tetapi isi hukumnya menganut Tuhan dari keyakinan agama tersebut. Hukum ketuhanan umumnya dipandang lebih tinggi dari hukum produksi manusia, terkadang lantaran anggapan jika sumbernya mempunyai sumber daya di luar pengetahuan dan akal manusia. Beberapa orang yang yakin pada hukum ilahi kemungkinan memberikan mereka kewenangan yang semakin besar dibanding hukum yang lain, misalkan dengan anggapan jika hukum ketuhanan tidak bisa diganti oleh kewenangan manusia.

Dalam agama Islam hukum Tuhan bisa didalami lewat Fiqh, yang mengambil sumber dari 4 pokok sumber ajaran. Hukum Tuhan dari sisi pandang Islam adalah hukum yang tumbuh terus layaknya seperti benih-benih pohon yang disebarkan pada hati dan pemikiran manusia beberapa abad lalu oleh Nabi Muhammad SAW atas pemberian wahyu dari Tuhan Allah SWT.

2. Hukum Alam ( Natural Law)

Macam-macam hukum yang kedua yaitu hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang dilukiskan berlaku kekal sebagai hukum yang etika-etikanya datang dari Tuhan Yang Maha Adil, dari semesta alam dan dari budi baik manusia, sebagai hukum yang abadi dan kekal yang tidak terlilit oleh waktu dan tempat sebagai hukum yang mengalirkan keadilan dan kebenaran dalam jenjang. Teori hukum alam (the natural right/natural law) diperkenalkan pertama kalinya oleh Aristoteles. Aristoteles membagikan karakter hukum ke dalam hukum yang memiliki sifat khusus dan universal.

Hukum memiliki sifat khusus yang diartikan ialah hukum positif, yang dengannya satu negara tertentu digerakkan. Sementara hukum yang memiliki sifat universal ialah hukum alam, yang dengan beberapa prinsip yang tidak tercatat diakui oleh semua umat manusia. Tetapi, pemikir sesudahnya lah yang meningkatkan lebih jauh lagi teori hukum alam ini, seperti Golongan Stoa, Thomas Aquinas, Cicero dan Hugo Grotius. Teori hukum alam sering dipakai sebagai dasar kepribadian dan filosofis dalam membahas rumor tertentu.

Teori hukum alam sering dipakai sebagai dasar kepribadian dan filosofis dalam membahas rumor tertentu. Sebagai usaha yang bertahap hukum alam dipakai untuk mendalami hukum internasional, usaha agar semakin menjamin kejelasan hukum pastinya bisa dilaksanakan dengan yang lebih nyata.

Praktek bertahap pada hukum alam yang ditujukan dalam ulasan di atas sebagai wujud pengejawantahan teori hukum normatif kalau, "law as tool of social enginering". Yakni jika hukum sebagai das sollen ditujukan untuk membuat keadaan yang semestinya sebagai das sein. Dengan bahasa lain memvisualisasikan berjalannya teori ini dengan menyatukan dua sudut pandang aliran dalam hukum yakni paham natural law dan positivisme. Paham natural law digunakan sebagai dasar bertumpu sedangkan formalisasinya memakai paham positivisme.

Teori hukum alam memandang jika kepatuhan negara pada hukum internasional yakni kebenaran. Walau banyak hal berkenaan keterkaitan pemberlakuan pada etika dan etiknya kadang berlaku benar-benar lokalistik. Akan tetapi ada banyak ukuran yang bisa dipahami bersama menurut hukum alam. Hal itu didasari atas nilai-nilai yang dipahami secara universal sebagai sebuah pelanggaran atau kepatuhan walaupun tidak tercatat yang minimal terdiri ke dalam tiga pokok.

  1. Pertama, berkenaan dengan pernyataan pada perjanjian yang disetujui dan kewajiban pengerjaannya.
  2. Kedua, nilai kalau tidak boleh melaksanakan perampasan hak. Dalam kondisi hukum internasional yang diartikan merebut hak ialah negara merebut hak negara lain.
  3. Ketiga, pernyataan pada kebiasaan-kebiasaan internasional yang dipandang seperti hukum walau tidak tercatat. Alternatif pandangan teori lainnya, jika kewajiban kepatuhan negara pada hukum internasional bisa didasari atas beberapa faktor yakni, jiwa, ekonomi, politik dan faktor yang lain penting untuk diproteksi penduduk internasional.

3. Hukum Adat (Chtonic Law)

Hukum adat sebagai satu bentuk hukum yang exist/ada di kehidupan warga hukum adat di Indonesia. Penting kita kenali juga jika Hukum Adat adalah satu bentuk hukum yang terjadi dalam kehidupan dan budaya hukum warga Indonesia yang berlaku s/d sekarang ini.

Keberadaan hukum adat bisa kita saksikan sampai sekarang ini lewat adanya peradilan-peradilan adat dan piranti-piranti hukum adat yang dipertahankan oleh warga hukum adat di Indonesia untuk menuntaskan bermacam perselisihan dan kasus yang tidak bisa diatasi oleh lembaga kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Hukum adat sebagai hukum positif mempunyai ciri-ciri yang unik yakni, hukum adat sebagai hukum yang sejumlah besar memiliki sifat tidak tercatat, tetapi nilai-nilainya ada dan melekat dalam kehidupan warga adat yang menerapkan hukum adat itu.

Hukum adat melekat dalam ruang cakupan yang terbatas yaitu cuma melekat dalam warga adat di mana hukum adat itu hidup atau ada, dan kondisi ini memungkinkannya jika tiap warga adat bisa mempunyai hukum adat yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Keberadaan hukum adat sebagai satu bentuk hukum yang diakui kehadirannya di kehidupan dan budaya hukum warga Indonesia tertera pada UUD RI 1945 yakni pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan "Negara mengakui dan menghargai kesatuan-kesatuan Warga Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya sejauh masih hidup dan sesuai kemajuan warga dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditata dalam undang-undang".

Keterangan berkenaan pernyataan hukum adat oleh negara ada pada pasal 27 ayat (1) UUD 45 yang menentukan "Semua penduduk Negara berbarengan posisinya dalam hukum dan pemerintahan serta harus menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", yang mana dari rumusan ketetapan itu bisa diambil simpulan jika baik warga sipil atau aparat pemerintahan tanpa terkecuali diharuskan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum warga Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, atau hukum tradisi.

4. Hukum Islam (Fiqh)

Macam-macam hukum di dunia yang terakhir adalah hukum Islam. Hukum Islam yaitu satu ketentuan yang diputuskan dan terkait dengan amal tindakan seorang mukalaf, baik perintah itu memiliki kandungan sebuah tuntutan, larangan, atau perbolehan pada sesuatu hal. Yang dimaksud mukalaf yakni orang muslim yang telah dewasa dan sehat, tidak gangguan jiwa atau akal (akal sehat) yang mana diberi sebuah kewajiban atau perintah dan sebuah larangan oleh Agama Islam.

Dari kombinasi dua kata "hukum" dan "Islam" itu tampil istilah hukum Islam. Dengan menyadari makna dari ke-2 kata yang ada pada istilah hukum Islam ini, bisa dimengerti jika hukum Islam sebagai sesetel etika atau ketentuan yang mengambil sumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW, untuk mengendalikan perilaku manusia di tengah penduduknya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam bisa disimpulkan sebagai hukum yang mengambil sumber dari ajaran Islam.

Sumber hukum Islam berawal dari Al-Quran, Al-Hadits, serta Ijtihad. Hukum Islam sebagai satu hukum yang mempunyai karakter statis dan sekaligus aktif. Statis bermakna satu hal yang masih bersumberkan pada Al- Qur'an dan Hadits dalam tiap faktor kehidupan. Aktif bermakna sanggup menjawab semua persoalan dan sesuai perubahan jaman, tempat dan kondisi, serta sesuai diletakkan dalam semua jenis wujud susunan sosial kehidupan, baik secara pribadi atau secara kelompok bermasyarakat.

Sepintas apabila penilaian berkenaan dengan Hukum Islam diteliti dari jaman ke jaman, pastilah akan kelihatan bermacam-macam corak penilaian yang seringkali sama-sama bergesekan dan sama-sama berlawanan di antara seorang mujtahid dengan mujtahid yang lain. Berdasar pada hal itu, sepantasnya umat Islam tak perlu bingung akan semua macam perbedaan itu. umat Islam tak perlu sama-sama fanatik dan mengakui satu kelompok dengan pertimbangan tertentu merupakan paling betul antara kelompok lainnya. Karena hal itu cuma bisa memunculkan pengrusakan, penghujatan dan perseteruan yang berkelanjutan yang nanti bisa saja akan berpengaruh pada penodaan agama Islam tersebut.

Minimal ada tiga hukum Islam, yakni hukum taklifi, hukum wadh'i, dan takhyiri. Hukum taklifi terkait dengan harus, sunnah, mubah, makruh dan haram. Sedang hukum wadh'i terkait dengan sebab, persyaratan, mani'. Adapun hukum takhyiri terkait dengan kemampuan seorang hamba untuk melaksanakan suatu hal atau meninggalkan, namun ini terkait dengan suatu hal yang mubah, karena yang haram tidak dapat jadi opsi, dia harus ditinggal, ke-3 hukum ini selanjutnya disebut dengan hukum syariat.

C. Implementasi Hukum dalam kehidupan

1. Implementasi Hukum Tuhan

Umat Islam semestinya mengimplementasikan hukum Tuhan. Apalagi jika hal tersebut merujuk pada beberapa bentuk negara sama seperti yang dikelompokkan oleh ulama fikih, seperti negara Islam, negara kafir, dan negara perang. Namun, karena perkembangan modernitas yang ada, beberapa bentuk negara tak lagi merujuk pada kategorisasi ulama fikih di atas, tetapi berupa bangsa dan negara, karena itu hukum yang dipakai juga bukan hukum Islam tapi Undang-undang hasil kesepakatan bersama, hukum negara asalkan sesuai kedua konsep, "menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan" dan "mengambil faedah dan menampik mudlarat."

Misalnya negara Indonesia, bentuk negara Indonesia bukanlah negara Islam, sekalinya sebagian besar warganya beragama Islam. Bentuk negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini dibangun atas kesepakatan semua komponen bangsa yang dituangkan dalam Piagam Jakarta. Pada isi pokok dari Piagam Jakarta itu yakni didirikannya sebuah negara yang menjamin semua komponen anak negeri untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Implementasi Hukum Alam

Hukum alam aturan berdasar pada rutinitas kejadian tertentu yang bisa hasilkan prediksi melebihi saat kejadian itu berjalan. Hukum Alam dalam Islam terhitung dalam riset hukum Islam normatif, mempunyai tujuan menyelidiki etika-etika hukum Islam untuk mendapati aturan perilaku yang dipandang kaidah terbaik.

Pada teori hukum alam teori pengetahuan hukum dalam ushul fikih mengatakan jika etika-etika hukum bukan hanya dicari dalam teks-teks syariah dan pengalaman keberadaan manusia. Implementasi pada hukum Islam ada pada pendekatan riset normatif dengan melaksanakan konkritisasi pada tiga jenjang etika, yaitu nilai filosofis dasar, etika tengah, dan hukum nyata.

3. Implementasi Hukum Adat

Hukum adat di sejumlah wilayah sudah dianggap dalam ketentuan tercatat atau Undang-undang yang diterapkan di suatu tempat atau wilayah. Komponen warga baik yang memiliki sifat tradisional atau sudah berkembang lebih kekinian pasti masih mempunyai satu konsep yang memiliki sifat tradisional. Konsep yang digenggam tegar bisa menjadi adat untuk dirinya dan untuk golongan yang tinggal bersama-sama dengan dirinya. Adat yang digenggam tegar pada diri manusia pada suatu golongan bisa menjadi adat yang disebut sisi dari kebudayaan warga setempat. Implementasi hukum adat harus dilakukan secara benar tanpa toleransi. Apabila hukum yang sudah berlaku lama itu sampai dilanggar, karenanya orang yang menyalahi dipercayai akan terkena bencana atau sanksi warga sebagai wujud hukuman.

Hukum ini juga disosialisasikan secara turun-temurun dengan arah supaya hukum adat itu masih bisa diimplementasikan. Sudah pasti ini akan memberi pengaruh untuk keadaan sosial budaya warga setempat.

Implementasi hukum adat tentu saja bisa memperkuat kebersamaan di antara masyarakat yang satu sama yang lain. Untuk terwujudnya implementasi hukum adat, maka setiap masyarakat akan sama-sama memperingatkan satu dengan yang lain. Dengan sama-sama memperingatkan satu sama lain, maka rasa kebersamaan terus akan terpupuk hingga kesatuan warga bisa diwujudkan. Di samping itu, implementasi hukum tradisional yang tetap berjalan di tengah-tengah warga akan memperkokoh kebudayaan asli dari satu wilayah.

Hukum adat biasanya adalah hukum tidak tercatat, hingga lebih memiliki sifat fleksibel dalam aplikasinya. Tetapi harus dipahami, jika adat sebagai satu cerminan dan identitas untuk suatu suku bangsa. Adat yang dipunyai oleh tiap wilayah menjadi suatu identitas untuk suatu wilayah. Tradisi tertancap di jiwa orang yang menggenggamnya dan bisa menjadi konsep dalam kehidupannya.

4. Implementasi Hukum Islam

Walau Indonesia tidak mengimplementasikan hukum Islam secara detail seperti Arab Saudi atau Qatar, tetapi pada intinya nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam diimplementasikan dalam hukum positif Indonesia. Masalah ini bisa Anda saksikan dari bermacam ketentuan perundang-undangan yang memiliki kandungan nilai-nilai hukum Islam, di antaranya:

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Pengubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Pengubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama dan ke-2 kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Pengubahan Ke-2 atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama;
  3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf;
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat;
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
  7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 mengenai Pesantren;
  8. Perintah Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keanekaragaman warga Indonesia yang majemuk menyebabkan tidak gampangnya untuk mengimplementasikan hukum Islam secara detail. Warga Indonesia terbagi dalam bermacam suku, bahasa, agama dan budaya. Perihal ini yang selanjutnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai dasar falsafah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, tanah air kita, Indonesia.

Sehingga walaupun Indonesia tidak mengimplementasikan hukum Islam secara detail seperti negara Islam yang lain, tetapi sebenarnya nilai-nilai dari hukum Islam tersebut masih terdapat di dalam bermacam ketentuan perundang-undangan.

Hukum Islam masuk di Indonesia bertepatan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Tetapi hukum Islam di Indonesia memiliki tipikal yang rinci jika dibandingkan dengan hukum Islam di beberapa negara muslim yang lain. Dan condong elastis dan bermufakat dengan kondisi dan situasi yang berkembang di Indonesia.

Implementasi hukum Islam dalam Al-Qur'an dapat disaksikan Ijtihad Umar bin Khatab yang menurut asumsi beberapa pihak melanggar ketetapan Al-Qur'an dan Hadits, benar-benar memungkinkan didasari oleh semangat keadilan dan kemanusiaan, misalkan ijtihad beliau berkenaan kasus orang mukalaf, kasus harta rampasan perang, kasus potong tangan kepada pidana perampokan. Kasus potong tangan atau kasus jarimah untuk maling , Q.S. Al-Maidah (5): 38, jelas ditekankan jika maling lelaki atau maling wanita dikenai hukuman potong tangan. Tetapi pada bermacam kasus Umar bin Khatab tidak mengimplementasikan hukum itu. Sebagaimana pada suatu kisah disebut jika Umar bin Khatab tidak mengimplementasikan hukuman potong tangan pada beberapa budak yang terbukti mengambil satu ekor unta karena kelaparan dan sebagai ganti ruginya membebankan kapada Hatib ibn Abi Bata'ah pengasuh budak itu ke pemiliknya.

Demikian juga dalam kisah lain dikatakan jika Umar tidak mengimplementasikan hukum potong tangan terhadap seorang maling barang dari baitul maal karena ia tidak mempunyai suatu hal untuk keluarganya saat musim kelaparan.

Itulah tadi macam-macam hukum di dunia dan Implementasinya. Semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Sumber:

Ishaq, H. 2016. “Dasar Dasar Ilmu Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika

Kartohadiprodjo, Sudirman dan Kansil, C.S.T. 1982. “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”. Jakarta: Balai Pustaka.

Soekanto. 1985. “Meninjau Hukum Adat Indonesia”. Jakarta: CV Rajawali.

Qardawy, Yusuf. 1997. “Madkhal li Dirasah Syari’ah al Islamiyah”. Cairo: Maktabah Wahbah.

Hadikusuma, Hilman. 1979. “Hukum Pidana Adat”. Bandung: Alumni.

Sjdzali, Munawir. 1988. “Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam”. Jakarta : Pustaka Panjimas.

Ulum, Bahrul. 2008. “Globalisasi: Tantangan dan Arah Perkembangan hukum Islam”. Jakarta: Al-Risalah.

Hamka. 2003. “Tafsir al-Azhar”. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.